SEJARAH SINGKAT KEPRAMUKAAN DI INDONESIA
Sejarah kepramukaan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan
sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Gagasan Baden Powell yang membentuk kepramukaan dengan cepat menyebar ke berbagai negara, termasuk
Belanda. Di negara Belanda kepramukaan disebut sebagai Padvinder. Di negara
jajahannya, termasuk Indonesia, Belanda mendirikan organisasi Kepramukaan. Di
Indonesia dikenal dengan istilah NIPV (Netherland Indische Padvinder
Vereniging; Persatuan Pandu-Pandu Belanda). Organisasi ini dikhususkan bagi
anak-anak Belanda.
Oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional
Indonesia dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia
Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Karenanya kemudian
muncul organisasi-organisasi kepramukaan pribumi yang kala itu jumlahnya
mencapai lebih dari seratus organisasi. Organisasi itu semisal; JPO (Javananse
Padvinders Organizatie); JPP (Jong Java Padvinderij), SIAP (Sarekat Islam
Afdeling Padvinderij); HW (Hisbul Wathon) dll.
Sejarah terus berlanjut. Melihat
maraknya organisasi kepramukaan milik pribumi yang bermunculan, Belanda
akhirnya membuat peraturan untuk melarang organisasi kepramukaan di luar milik
Belanda menggunakan istilah Padvinder. Karena itu kemudian KH. Agus Salim
menggunakan istilah "Pandu" dan "Kepanduan".
Sejak tahun 1930 timbul kesadaran
dari tokoh-tokoh Indonesia untuk mempersatukan organisasi kepramukaan. Maka
terbentuklah KBI (Kepanduan Republik Indonesia). KBI merupakan gabungan dari
organisasi kepanduan seperti IPO, PK (Pandu Kesultanan), PPS (Pandu Pemuda
Sumatra).
Dan pada tahun 1931 terbentuk PAPI
(Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia), kemudian diubah menjadi BPPKI (Badan
Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia) pada tahun 1938. Pada waktu
pendudukan Jepang, kepanduan di Indonesia dilarang sehingga tokoh Pandu banyak
yang masuk Keibondan, Seinendan dan PETA.
Setelah masa kemerdekaan dibentuklah
organisasi kepanduan yang bersifat nasional yaitu Pandu Rakyat Indonesia
yang dideklarasikan di Solo pada tanggal 28 Desember 1945. Pandu Rakyat
Indonesia menjadi satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia saat
itu.
Namun pada masa leberalisme, kembali
bermunculan berbagai organisasi kepanduan seperti; HW, SIAP, Pandu Indonesia,
Pandu Kristen, Pandu Ansor, KBI dll yang jumlahnya mencapai seratusan lebih.
Sebagian organisasi tersebut terhimpun dalam tiga federasi yaitu; IPINDO
(Ikatan Pandu Indonesia, berdiri tanggal 13 September 1951), POPPINDO
(Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, berdiri tahun 1954) dan PKPI
(Persatuan Kepanduan Putri Indonesia).
Pada 1953 IPINDO berhasil menjadi
anggota kepramukaan sedunia. Pada tanggal 10-20 Agustus 1955 IPINDO juga
berhasil menyelenggarakan Jambore Nasional I di Pasar Minggu Jakarta. Sedangkan
POPPINDO dan PKPI pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden
Powell (istri Baden Powell) ke Indonesia, dalam perjalanan ke Australia. Pada
tahun 1959, PKPI mengadakan perkemahan besar untuk pramuka putri yang disebut
“Desa Semanggi” di Ciputat. Pada tahun ini juga IPINDO mengirimkan kontingen ke
Jambore Dunia di MT. Makiling Filipina.
Menyadari kelemahan yang ada, ketiga
federasi tersebut akhirnya meleburkan diri menjadi PERKINDO (Persatuan
Kepanduan Indonesia). Namun ternyata Perkindo sendiri kurang solid
sehingga coba dimanfaatkan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan
Pionir Muda seperti di negara komunis lainnya.
Mulai tahun 1960-an, berbagai pihak
termasuk pemerintah dan MPRS melakukan berbagai upaya untuk melakukan
penertiban organisasi kepanduan termasuk upaya untuk mendirikan Gerakan
Pramuka.
Pada hari Kamis malam tanggal 9
Maret 1961 Presiden mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan
Indonesia, bertempat di Istana Negara. Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan
yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti,
seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut
Pramuka.
Presiden juga menunjuk Panitia
Pembentukan Gerakan Pramuka yang terdiri atas Sri Sultan Hameng Kubuwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono,
Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan
Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai
HARI TUNAS GERAKAN PRAMUKA
Panitia inilah yang kemudian
mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden
R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kepres
ini menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang
ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda
Indonesia. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN
KERJA.
Kepres Nomor 238 Tahun 1961 ini
ditandatangi oleh Perdana Menteri Ir. Juanda sebagai Pejabat Presiden Karena
Presiden RI, Ir. Soekarno saat itu sedang berkunjung ke Jepang.
Pada tanggal 30 Juli 1961,
bertempat di Istora Senayan ( Sekarang Stadiun Gelora Bung Karno),
tokoh-tokoh organisasi kepanduan di Indonesia yang menyatakan dengan ikhlas
meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Peristiwa ini kemudian
disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN
PRAMUKA.
Presiden Soekarno menyerahkan panji kepramukaan
Pada tanggal 14 Agustus 1961,
dilakukan Pelantikan Mapinas (Majelis Pimpinan Nasional), Kwarnas dan Kwarnari
di Istana Negara, dilanjutkan penganugerahan Panji-panji Kepramukaan dan defile
Pramuka untuk memperkenalkan Pramuka kepada masyarakat yang diikuti oleh
sekitar 10.000 Pramuka. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PRAMUKA
yang diperingati hingga sekarang.
Mapinas saat itu diketuai oleh Dr.
Ir. Soekarno (Presiden RI) dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengku
Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh. Sementara Kwarnas,
diketuai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Brigjen TNI Dr.A. Aziz
Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar